Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK. Foto: Azka/nvl

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mengingatkan agar berbagai  Free Trade Agreement (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas yang telah dilakukan Indonesia dengan berbagai negara dan kawasan internasional harus dapat dioptimalkan guna memulihkan perekonomian nasional. Ia berharap agar Kementerian Perdagangan di bawah kepemimpinan Muhammad Lutfi mampu mengoptimalkan perjanjian perdagangan bebas secara bilateral dengan 162 negara di berbagai kawasan.

Ia mengemukakan, salah satu andalan untuk pemulihan ekonomi nasional agar keluar dari resesi adalah perdagangan internasional yang diharapkan terus tumbuh positif. Menurutnya, peningkatan aktivitas domestik khususnya konsumsi dan investasi swasta, sulit untuk pulih cepat mengingat belum terbentuknya kondisi herd immunity secara menyeluruh di tingkat nasional.

Melalui siaran persnya, Rabu (13/1/2021), Amin mendorong pemerinta melakukan beragam upaya untuk menggenjot devisa, terutama dari ekspor komoditas, agar jangan hanya mengandalkan permintaan dari negara mitra dagang utama Indonesia, terutama China, Amerika Serikat, Jepang, dan India.

"Peningkatan permintaan komoditas akan ikut mendorong ekspor Indonesia mengalami peningkatan ke depannya dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu optimalisasi FTA bilateral dengan negara-negara Asia, Eropa, dan Afrika, sangat penting dan strategis. Tidak hanya memacu ekspor, namun juga investasi yang berorientasi ekspor," papar Amin.

Amin mengungkapkan, mengacu pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kemendag dalam 10 tahun terakhir investasi asing yang masuk meningkat 288 persen menjadi Rp 809,6 triliun pada 2019 dari Rp 208,5 triliun. Namun nilai ekspor hanya tumbuh tipis 6,2 persen menjadi 167,53 miliar dolar AS dari 157,73 miliar dolar AS pada 2020.

Seperti diketahui, terkait investasi sebelumnya BKPM dan Polri melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Integrasi Binmas Online Sistem (BOS) dengan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Perjanjian kerja sama  tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Achmad Idrus dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto di Gedung Baharkam Polri, Jakarta, pertengahan Desember lalu.

Achmad Idrus dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa perjanjian kerja sama itu merupakan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan integrasi BOS dan SS dalam rangka penerbitan Surat Izin Operasional (SIO) Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). Tentunya, BKPM dan Polri akan terus berkoordinasi serta bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," katanya. (dep/es)